Semarang, mascipol.id – Sebanyak 62 Mitra Karib Kodim 0733 Kota Semarang mendapatkan penghargaan atas peran, jasa, dan kerja samanya dalam berbagai kegiatan di lingkup Kodim 0733 Kota Semarang.
Para Mitra Karib tersebut di antaranya adalah para tokoh masyarakat, pengusaha, warga Kampung Pancasila, akdemisi, dan jurnalis. Penghargaan diserahkan Dandim 0733 Kolonel Inf Honi Havana, dalam acara Coffe Morning, di Aula Makodim, baru-baru ini.
Salah seorang penerima penghargaan tersebut adalah Ketua Komascipol Jateng Drs. Imron Sueb, komascipol bergerak dalam bidang sosial, pembinaan masyarakat tentang bahayanya radikalisme, terorisme, counter berita hoax, Taat Hukum dan menyukseskan program program pemerintah, seperti saat ini Komascipol membuka posko dari H1 sampai sekarang di gempa Cianjur.
Acara Coffe Morning itu juga diisi dengan pemaparan oleh Pasi Intel Mayor Inf Arief Rahman Hakim, tentang bahaya paham radikalisme dan komunisme yang bisa mempengaruhi masyarakat, khususnya generasi muda.
Masyarakat perlu waspada jika ada tawaran untuk mengadakan pertemuan atau kajian yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Kenali modus perekrutan gerakan radikalisme dan teroris. Kritis walaupun dalam konteks agama, agar tidak mudah tersugesti, papar Arif.
Sementara itu, dalam sambutannya Dandim mengakui, dari beberapa kejadian pengeboman yang cukup memprihatinkan, seperti di Makassar dan baru-baru ini di Polsek Astana Anyar Bandung, menunjukkan betapa bahaya paham radikalisme.
”Bom bunuh diri ini sama saja penyesatan dan pembohongan. Mana ada orang bunuh diri apalagi mencelakai orang lain bisa masuk surga. Di Al-Qur’an tidak ada satu pun ayat yang membenarkan cara-cara seperti itu.”
Diungkapkan, berdasarkan survei Badan Intelejen Nasional (BIN) pada 2019 tercatat 39 persen mahasiswa di tujuh universitas besar di Indonesia terpapar radikalisme dan paham kiri. Selain itu, ada 21 persen ASN atau sekitar 800 ribu pegawai yang bekerja dan digaji oleh pemerintah juga terpapar radikalisme.
Hal yang lebih memprihatinkan, ada lebih dari 100 peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD yang isinya tidak mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia.
’Semua itu sangat memprihatinkan dan kita harus menyadari bahwa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja,’’ tegasnya.
Karena itu, diakui Dandim, perlu ada evaluasi dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menyikapi masalah ini. ‘’Selama 23 tahun pelajaran dan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah dihilangkan, maka sudah saatnya penanaman nilai-nilai Pancasila dioptimalisasi dan diintesifkan kembali.’’
Dandim juga mengingatkan, tingginya angka kriminalitas saat ini merupakan dampak dari rendahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.
”Semua tindakan yang menyimpang itu bersumber dari budi pekerti dan karakter yang non-Pancasilais. Ditambah pengaruh dari media sosial dan pergaulan yang salah, maka tindak kejahatan bisa merajalela.”
Dandim kembali menekankan, Pancasila tidak hanya semata-mata hafalan, namun wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Semangat gotong royong, saling membantu, menghargai dan menghormati. Marilah kita satukan komitmen, kita bergerak bersama menguatkan ideologi Pancasila untuk pertahanan negara.”