Mascipol – Jakarta – Pucuk pimpinan Korps Bhayangkara segera berganti. Dalam hitungan hari, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan dilantik menjadi Kapolri.
Seperti diketahui, Komjen Listyo Sigit Prabowo sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR setelah namanya diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Seluruh fraksi di DPR kemudian menyetujui Kabareskrim tersebut untuk menggantikan Kapolri saat ini yang akan memasuki masa pensiun, Jenderal Idham Azis.
Surat persetujuan itu kemudian diserahkan DPR ke Sekretariat Negara. Pelantikan kemudian dijadwalkan sebelum 1 Februari 2021. Jadwal lalu ditetapkan pada Rabu, 27 Januari 2021 esok hari.
Info seperti itu (Komjen Sigit dilantik Rabu lusa),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi mascipol.id, Senin (25/1/2021).
Sebelumnya, pihak Kesetjenan DPR mengatakan pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo akan dilakukan sebelum masa jabatan Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri berakhir. Pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo ditargetkan sebelum 30 Januari 2020.
“Jadi SK dan surat persetujuan sudah disampaikan dan pasti pelantikannya akan dilakukan sebelum tanggal 30 (Januari) sesuai dengan batas pensiun Kapolri,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar setelah menyerahkan SK persetujuan Komjen Sigit menjadi Kapolri ke Istana, Jumat (22/1).
Merunut ke belakang, Komjen Listyo Sigit Prabowo telah menjalani sejumlah tahap hingga akhirnya akan dilantik menjadi Kapolri.
Awalnya, Kompolnas menyerahkan 5 nama calon Kapolri ke Presiden Jokowi. Semua calon adalah jenderal bintang 3.
Surat rekomendasi nama-nama calon Kapolri itu diserahkan Menko Polhukam Mahfud Md, yang juga Ketua Kompolnas, kepada Jokowi pada Rabu (6/1). Mahfud kemudian mengungkap 5 nama itu.
“Ini 5 nama Komjen Pol yang diajukan kepada Presiden oleh Kompolnas untuk dipilih sebagai calon Kapolri: 1) Gatot Edy Pramono; 2) Boy Rafly Amar; 3) Listyo Sigit Prabowo; 4) Arief Sulistyanto; 5) Agus Andrianto. Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang,” tulis Mahfud di Twitter, Jumat (8/1/2021).
Jokowi lalu mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi Kapolri lewat surat ke DPR. Surat diserahkan langsung oleh Mensesneg.
“Surpres telah kami terima dari bapak presiden yang mana bapak presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu bapak drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim di Polri,” ujar Ketua DPR Puan Maharani.
Komisi III DPR lalu menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, pada Rabu (20/1/2021). Komjen Sigit saat itu hadir diantar oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.
Di DPR, Komjen Sigit memaparkan makalah berisi programnya saat menjadi Kapolri. Makalah itu bertajuk ‘Transformasi Menuju Polri yang Presisi: Prediktif-Responsibilitas-Transparansi Berkeadilan’. Secara khusus, Komjen Sigit memaparkan soal ‘Polri Presisi’.
“Merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan,” kata Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya saat fit and proper test dengan Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/1/2021).
Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, dalam kepemimpinan Polri Presisi, akan ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing). Nantinya, pendekatan tersebut akan disertai responsibiltas dan transparansi berkeadilan.
“Pemolisian prediktif diimplementasikan dalam model pemolisian prediktif atau predictive policing yang mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Melalui prediksi yang didasarkan pada analisa fakta, data, dan informasi, tindakan kepolisian yang dilakukan akan tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas,” tuturnya.
Listyo Sigit Prabowo memaparkan nantinya pemolisian prediktif tidak hanya diterapkan pada tataran strategis. Pemolisian prediktif juga akan diterapkan dalam mengambil langkah tindakan yang bersifat taktis dan teknis di lapangan.
“Pada tataran strategis, pemolisian prediktif akan dapat merumuskan postur organisasi Polri sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan dalam tataran taktis dan teknis, langkah yang diambil dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan kepolisian yang diambil,” papar dia.
Sementara itu, responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas kepolisian nantinya.
“Yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban,” ujar Listyo Sigit Prabowo.
Sedangkan transparansi berkeadilan, kata Listyo Sigit Prabowo, merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, proaktif, responsif, humanis, dan mudah untuk diawasi. Sehingga, pelaksanaan tugas-tugas kepolisian akan dapat menjamin keamanan dan rasa keadilan masyarakat.
Realisasi dari makna responsibilitas dan transparansi berkeadilan adalah Polri senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara mudah, cepat, transparan, humanis, dan bertanggung jawab. Sedangkan sinergis berangkat dari kesadaran bahwa Polri ada untuk seluruh rakyat Indonesia yang masih memiliki keterbatasan sumber daya organisasi dan kewenangan, sehingga memerlukan kekuatan bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan, TNI, Polri, masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka Polri yang Presisi,” lanjutnya.
Usai pemaparan dan sesi tanya jawab, Komisi III DPR menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Hasil ini diteruskan ke paripurna DPR.
Rapat paripurna DPR pun menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Surat persetujuan lalu diserahkan DPR ke Istana